Saat desa-desa di hulu Kutai Kartanegara tenggelam dalam banjir tahunan yang makin tak terduga, ironisnya, Pemprov Kaltim justru memangkas anggaran mitigasi bencana hingga lebih dari Rp60 miliar! Apakah Kaltim siap menghadapi bencana besar berikutnya?
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Kekhawatiran akan krisis ekologis yang memicu bencana besar kini semakin nyata di Kalimantan Timur.
Saat warga desa-desa di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjuang menghadapi banjir tahunan yang makin sulit diprediksi, ironisnya, anggaran mitigasi bencana di tingkat provinsi justru terpangkas signifikan.
Bagi penduduk di Desa Semayang dan Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kukar, fenomena banjir bukan lagi hal asing.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pola banjir yang sudah berlangsung lama ini kian tak menentu.
Kepala Desa Semayang, Isra, mengungkapkan bahwa intensitas dan waktu banjir berubah drastis.
“Dulu kita tahu bulan-bulan tertentu banjir atau kemarau. Sekarang tidak bisa ditentukan. Kadang perkiraan kemarau, akhirnya banjir atau sebaliknya,” ujarnya yang dikutip Titiknol.id pada Senin (8/12/2025).
Di Semayang, kedalaman air bahkan bisa mencapai 4 hingga 5 meter. Untuk bertahan, warga terpaksa membangun rumah panggung dengan tiang minimal empat meter.
Akses logistik dan transportasi pun sering lumpuh. Warga Desa Semayang harus memarkir kendaraan sekitar lima kilometer dari desa.
“Jalan di sini putus sudah. Rumah lebih tinggi daripada jalan,” kata Isra.
Situasi serupa dialami warga Desa Teluk Bingkai. Warga seperti Messasi harus merogoh kocek hingga Rp100–200 ribu untuk menyewa perahu atau bahkan berenang agar bisa mencapai Kecamatan Kenohan.
“Motor dan mobil tidak bisa lewat. Air sedada,” keluhnya.
Mereka menduga kuat, meningkatnya frekuensi banjir ini terkait erat dengan masifnya aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan di wilayah hulu.
Lahan Kritis Terancam
Di tengah tingginya risiko bencana, Pemerintah Provinsi Kaltim mengumumkan penyesuaian anggaran yang mengkhawatirkan. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2026 hanya tersisa Rp33,93 miliar, anjlok jauh dari angka Rp100 miliar pada tahun 2025.
Penurunan drastis ini merupakan dampak langsung dari berkurangnya pendapatan transfer dari pusat yang anjlok hingga Rp6,19 triliun.
Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, hanya bisa berharap: “Insya Allah cukup. Kita berharap tidak ada bencana besar,” katanya (4/12/2025).
Sayangnya, anggaran BTT ini tidak hanya diperuntukkan bagi kebencanaan, melainkan juga untuk kebutuhan mendesak lain seperti penanganan inflasi.
Sementara itu, Dinas Kehutanan Kaltim juga terkena imbas pemangkasan anggaran. Dengan dana yang turun dari Rp300 miliar menjadi sekitar Rp220 miliar pada 2026, Kepala Bidang Perencanaan Hutan, Susilo Pranoto, memastikan tidak ada penanaman baru (P0) di tahun depan.
“Kita prioritaskan P1 dan P2 (pemeliharaan tanaman). P0 tidak ada tahun depan,” jelas Susilo (5/12/2025).
Padahal, total lahan kritis di Kalimantan Timur mencapai angka fantastis: sekitar 250.000 hektare.
Kaltim Mengulangi Kesalahan Fatal
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mengeluarkan peringatan keras, menyebut provinsi ini bergerak menuju kondisi yang mereka labeli sebagai “Republik Bencana”.
Dinamisator Jatam Kaltim, Mustari Sihombing, menilai pola yang terjadi serupa dengan kerusakan ekologis yang memicu tragedi bencana di Sumatera.
“Eksploitasi brutal di balik ‘investasi’. Kaltim sedang mengulangi kesalahan fatal yang terjadi di Pulau Sumatera,” tegasnya.
Tragedi banjir bandang yang membawa material kayu dinilai menjadi bukti bahwa bencana bukan semata-mata akibat curah hujan ekstrem, melainkan krisis tata kelola ruang dan kerusakan lingkungan hulu.
Catatan Jatam Kaltim menunjukkan:
- 980 peristiwa banjir (2018–2024): Indikasi frekuensi bencana hidrometeorologi yang sangat tinggi.
- 80 persen wilayah berisiko tinggi: Berdasarkan Indeks Risiko Bencana BNPB 2024.
Angka risiko tinggi ini adalah konsekuensi langsung dari rusaknya bentang alam.
“Hilangnya hutan, digusurnya lahan pertanian, dan dibiarkannya 1.735 lubang tambang menganga tanpa pemulihan,” ujar Mustari.
Peringatan dari aktivis lingkungan disambut oleh legislator Kaltim. Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menilai bencana banjir bandang di Sumatera sebagai “pesan yang jelas” bagi Kaltim.
Menurutnya, praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali di Kaltim dapat membawa risiko ekologis serupa, apalagi Kalimantan Timur dan Sumatera memiliki kesamaan: kaya sumber daya alam namun rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Ia menyoroti gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera, yang mengindikasikan aktivitas pembalakan liar berskala besar.
“Sekalipun kayunya dianggap lapuk, jumlahnya menunjukkan pembalakan sudah masif. Ini harus menjadi cermin bagi Kaltim,” tegas politisi PPP ini.
Komisi II DPRD Kaltim mendesak agar pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan dilakukan dengan ekstra hati-hati.
“Jangan sampai kita mengulangi kejadian yang sama. Setiap ekspansi lahan wajib mempertimbangkan keselamatan lingkungan,” tegas Nurhadi.
Ia memastikan, DPRD akan menindaklanjuti kekhawatiran ini dengan menggagas koordinasi mendalam bersama dinas teknis terkait untuk memastikan regulasi dan pengawasan pembukaan lahan dijalankan secara ketat.
“Bencana di Sumatera menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan keberlanjutan, bukan semata-mata pada kepentingan ekonomi jangka pendek,” pungkasnya. (*)
