TITIKNOL.ID, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau telah memproyeksikan Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun anggaran 2026 sebesar Rp145 miliar.
Meski angka tersebut tergolong fantastis bahkan ada kampung yang mengelola hampir Rp2 miliar pemerintah desa diminta untuk tetap realistis dan mulai melakukan “pengetatan ikat pinggang”.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa penyesuaian dan rasionalisasi anggaran menjadi langkah mutlak yang harus diambil oleh setiap pemerintah kampung.
Tenteram menjelaskan bahwa penurunan tidak hanya terjadi pada ADK yang bersumber dari daerah, tetapi juga pada Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.
- Dana Desa (DD):
Mengikuti regulasi pusat yang kini mengacu pada 8 Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025.
- ADK Daerah:
Alokasi anggaran dialihkan untuk mendukung visi-misi besar Pemerintah Kabupaten Berau.
“Kondisi keuangan daerah menuntut kita untuk melakukan rasionalisasi. Ini adalah langkah penting agar seluruh program kampung tetap bisa berjalan meski dengan pagu yang lebih terbatas,” ungkap Tenteram yang dikutip Titiknol.id, Senin (19/1/2026).
Rasionalisasi ini menyentuh hampir seluruh komponen belanja operasional. Pemerintah kampung diminta melakukan efisiensi belanja layaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Beberapa pos yang mengalami pengurangan signifikan antara lain:
- Biaya Operasional:
Konsumsi rapat, jasa percetakan, dan perjalanan dinas.
- Bantuan Sosial:
Santunan kemiskinan yang semula Rp500 ribu/bulan kini disesuaikan menjadi Rp300 ribu per bulan (mengingat adanya bantuan serupa dari APBN).
Pendidikan & Insentif: Biaya operasional PAUD, insentif kader posyandu, hingga anggaran perayaan hari jadi kampung dan hari besar keagamaan.
“Jika tidak dirasionalisasi, justru banyak kegiatan utama yang terancam tidak bisa dilaksanakan sama sekali. PAUD dan program lainnya tetap kita akomodasi, namun nilainya memang harus turun,” jelasnya.
Fokus pada Skala Prioritas
Meskipun banyak pos anggaran yang menciut, DPMK memastikan tidak ada program mandek.
Kuncinya terletak pada kemampuan perangkat kampung dalam menyusun perencanaan yang realistis.
Tenteram berharap seluruh kepala kampung dapat memahami situasi fiskal daerah ini dan tetap mengedepankan skala prioritas dalam menyusun kerja tahunan.
“Semua program insyaallah tetap ter-cover. Namun, kami minta kampung fokus pada kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tutup Tenteram.
(*)
