Di tengah ikat pinggang anggaran yang makin ketat, Pemprov Kaltim justru gelontorkan Rp8,5 miliar untuk satu unit SUV Hybrid Gubernur. Kebutuhan mendesak atau sekadar kemewahan? Intip detail dan alasannya di sini
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil operasional gubernur memicu gelombang kritik.
Pengadaan kendaraan mewah jenis Sport Utility Vehicle (SUV) Hybrid ini dinilai kontras dengan kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami pengetatan anggaran.
Anggota DPRD Kaltim, Subandi, secara tegas meminta Pemprov Kaltim meninjau ulang urgensi pembelian kendaraan bernilai fantastis tersebut.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi dan pemangkasan transfer ke daerah, belanja barang yang belum mendesak seharusnya ditangguhkan.
Kondisi fiskal daerah sekarang sedang tidak baik-baik saja. Ada pengetatan anggaran dan efisiensi yang berdampak pada program pembangunan.
“Pemerintah daerah harus lebih peka,” ujar Subandi saat ditemui di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (18/2/2026).
Meskipun memahami medan geografis Kaltim yang berat memerlukan kendaraan tangguh berkapasitas mesin besar, Subandi tetap mempertanyakan nilai pengadaan yang mencapai Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan.
“Angka itu sangat besar dan masuk kategori mobil mewah. Jika memang belum terealisasi atau belum ada kontrak dengan pihak ketiga, lebih baik ditunda dan anggarannya menjadi Silpa,” tambahnya.
Sudah Sesuai Prosedur
Menanggapi polemik tersebut, Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim, Andi Muhammad Arpan, memberikan klarifikasi.
Ia menyebutkan bahwa pengadaan ini sudah direncanakan sejak Tahun Anggaran 2025, sebelum kebijakan efisiensi tahun 2026 diberlakukan.
Mobil ini direncanakan November 2025. Fungsinya sangat vital untuk mobilitas gubernur, terutama sejak adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Selain itu, kendaraan ini lebih banyak dimanfaatkan untuk transportasi tamu negara dan tamu VVIP,” jelas Andi.
Pemilihan tipe SUV Hybrid seharga Rp8,5 miliar tersebut diklaim sebagai bentuk komitmen terhadap lingkungan, sejalan dengan konsep green energy di kawasan IKN.
Biaya Perawatan Mobil Lama
Senada dengan Andi, Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menjelaskan bahwa kendaraan dinas pimpinan daerah memang memiliki siklus pembaruan lima tahun sekali.
Mobil dinas yang lama, yang dibeli pada 2018, dinilai sudah tidak efisien lagi karena biaya pemeliharaannya yang terus membengkak.
Pengadaan ini khusus untuk pimpinan daerah. Untuk pejabat eselon II dan III, tetap tidak ada pembelian kendaraan baru sesuai kebijakan efisiensi.
“Kami tetap mengedepankan prinsip proporsional agar kinerja pelayanan publik tetap optimal,” pungkas Muzakkir.
(*)
