Di saat warga berteriak soal jalan rusak dan ancaman krisis pangan akibat IKN, ada satu hal yang hilang dalam laporan reses Fraksi Golkar dan Gerindra: Ke mana raibnya evaluasi program ‘mahkota’ Gratispol milik Gubernur Kaltim?

TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Sebuah fenomena menarik terjadi di lantai bursa politik Kalimantan Timur. Program Gratispol–Jospol, yang selama ini digadang-gadang sebagai “kartu as” pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, justru tampak “layu” di tangan partai pengusungnya sendiri.

Dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim yang digelar di Gedung B, Senin 23 Februari 2026, Fraksi Golkar dan Gerindra selaku motor utama pendukung pemerintah justru tidak menyertakan pembahasan program tersebut dalam laporan hasil reses masa sidang III tahun 2025.

Alih-alih menyuarakan evaluasi program gratis tersebut, kedua fraksi ini justru membedah rapor merah kebutuhan dasar warga Bumi Etam, julukan Kalimantan Timur.

Wakil Sekretaris Fraksi Golkar, Salehuddin, mengungkapkan bahwa jeritan warga di seluruh daerah pemilihan (dapil) masih berkutat pada masalah klasik, jalan lingkungan yang rusak, jembatan, drainase, hingga akses air bersih.

Aspirasi ini rencananya akan dipaksakan masuk dalam penyusunan pokok pikiran Musrenbang RKPD tahun anggaran 2027.

“Meski kondisi anggaran terbatas, kami berharap alokasi tetap tepat sasaran sesuai kebutuhan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Salehuddin.

Alarm Krisis Pangan 

Senada dengan Golkar, Fraksi Gerindra yang diwakili Abdul Rakhman Bolong membawa narasi yang lebih mengkhawatirkan yakni ancaman krisis pangan. 

Seiring migrasi penduduk besar-besaran ke Ibu Kota Nusantara (IKN), kebutuhan pangan Kaltim diprediksi melonjak tajam pada periode 2025-2026.

Partai Gerindra mengingatkan pemerintah agar tidak “main-main” menjaga lahan pertanian produktif yang kini rawan beralih fungsi menjadi beton.

Selain urusan perut, Gerindra juga menyoroti ketimpangan di pelosok, mulai dari konektivitas jalan di Mahakam Ulu, masalah zonasi sekolah di Samarinda-Balikpapan, hingga minimnya tenaga medis di tingkat kelurahan.

Absennya pembahasan Gratispol oleh “orang dalam” pemerintah ini memicu kritik keras dari akademisi Universitas Mulawarman, Heridansyah Hamzah.

Pria yang akrab disapa Castro ini menyebut situasi ini sebagai sebuah keanehan dalam dinamika politik.

“Ini anomali. Bagaimana mungkin program prioritas yang merupakan ‘mahkota’ Gubernur justru absen dalam agenda reses dua partai pendukung utamanya?,” ujar dosen Fakultas Hukum Unmul tersebut.

Menurut Castro, ketika lima fraksi lain justru mendorong evaluasi kinerja Gratispol, sikap bungkam Golkar dan Gerindra mengirimkan sinyal adanya jurang komunikasi antara kebijakan di tingkat atas dengan realita kader di lapangan.

“Jangankan publik, partai pengusungnya saja seolah menganggap program ini bukan prioritas mendesak. Ini situasi yang aneh dan lucu,” pungkasnya. (*)