Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menganggarkan Rp1 miliar di APBD 2024 untuk perbaikan 40 unit rumah tidak layak huni (RTLH). TITIKNOL.ID/HO
TITIKNOL.ID,PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah menganggarkan Rp1 miliar di APBD 2024 untuk perbaikan 40 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
Selain anggaran melalui APBD PPU, Disperkimtan PPU juga mendapatkan bantuan dari Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat melalui APBN.
Saat ini tercatat 1.666 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten PPU.
Setiap tahun pemerintah mengucurkan anggaran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.
Tahun ini, sebanyak 457 rumah tidak layak huni diperbaiki oleh Dinas Perkimtan. Anggaran perbaikan rumah warga kurang mampu tersebut bersumber dari Pemkab PPU, Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.
Namun, sampai saat ini masih ada 1.666 unit rumah tidak layak huni membutuhkan bantuan.
Dinas Perkimtan PPU telah mengajukan usulan anggaran bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ke Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov Kaltim dan Pemkab PPU untuk tahun depan.
“Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2024 sudah kami ajukan ke pusat, provinsi dan APBD PPU,” kata Kabid Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Dinas Perkimtan PPU, Khairil Achmad, Rabu (6/12/2023).
Khairil mengungkapkan, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni untuk tahun depan dari Pemkab PPU sebanyak 12 unit.
Sedangkan dari Pemprov Kaltim sebanyak 300 unit. Sementara usulan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ke Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan, Kementerian PUPR masih dalam proses pembahasan.
“Awalnya provinsi hanya menyetujui 100 unit, namun belakangan ditambah 200 unit jadi totalnya 300 unit. Sedangkan usulan ke pusat masih proses pembahasan,” bebernya.
Khairil berharap, bantuan perbaikan rumah tidak layak unit dari pemerintah pusat semakin banyak di tahun depan. Karena, PPU masih memiliki 1.666 unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan bantuan perbaikan dari pemerintah.
“Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak kuotanya dari pusat,” harapnya. (Advertorial)
