Bahkan pihaknya mengakui sudah sempat membentuk panitia khusus (pansus) terkait rencana pemekaran Kabupaten Berau pada wilayah pesisir.
TITIKNOL.ID, TANJUNG REDEB – Mencuat usulan pemekaran kawasan pesisir di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Masyarakat mengingingkan adanya pemekaran di Kabupaten Berau, di wilayah pesisir.
Dijelaskan oleh Anggota DPRD Kabupaten Berau, Subroto, sebagian masyarakat sampaikan aspirasi ingin adanya pemerataan ekonomi, pembangunan yang gencar di pesisir Berau melalui cara pemekaran daerah.
“Masyarakat pesisir masih terus menyerukan aspirasi,” ujarnya dikutip pada Minggu (13/10/2024).
Sejauh ini, kata dia, telah dilahirkan sebuah tim yang diwujudkan dalam panitia khusus soal pemekaran daerah pesisir di Berau.
Bahkan pihaknya mengakui sudah sempat membentuk panitia khusus (pansus) terkait rencana pemekaran Kabupaten Berau pada wilayah pesisir.
“Kami sudah pernah membentuk Pansus terkait dengan pemekaran, namun karena terbentur moratorium penangguhan undang-undang atau peraturan tertentu maka belum bisa diwujudkan,” bebernya.
Proses pemekaran daerah di pesisir Berau merupakan langkah yang tepat, mengingat hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan Timur akan bisa jadi potensi yang prospektif.
“Jika terwujud pemekaran daerah pesisir makan potensi untuk kontribusi di IKN pada sektor perikanan bisa maksimal,” bebernya.
Selain itu, tutur Subroto, adanya pemekaran daerah pesisir maka memudahkan dalam pengurusan administrasi, bidang kesehatan tergarap baik dan pendidikan terbangun bagus.
“Kan nanti warga di pesisir sudah tidak perlu datang ke kota Tanjung Redeb,” ungkapnya.
Berdasarkan jarak dan hitungan ekonomi, masyarakat pesisir yang menuju ke kota Tanjung Redeb membutuhkan waktu dan materi yang lumayan besar. Sebab jaraknya jauh.
“Ke Tanjung Redeb memakan waktu berjam-jam, perjalanannya jauh dari daerah pesisir sampai ke ibu kota Tanjung Redeb Berau,” beber Subroto.
Ia pun menegaskan, sudah ada masyarakat yang berdatangan menyampaikan terkait ada beberapa lahan strategis milik pribadi untuk dibangunkan pusat pemerintahan.
“Kami sebagai masyarakat pesisir ini juga sudah mempersiapkan lahan, sebagian dipakai mendukung pemekaran. Para tokoh masyarakat sudah siap menyambut pemekaran,” tegas Subroto. (*)